Alasan Pembuatan Sertifikat Tanah Mudah

sumber gambar : Google

Masyarakat desa khususnya Sidokumpul, Patean, Kendal sedang disibukan dengan pembuatan sertifikat tanah. Tidak mengherankan jika perangkat desa seperti RT, RW, dan pihak kelurahan ribet dengan pekerjaan ukur-mengukur tanah. Masyarakat seperti dipermudah dalam pembuatan sertifikat masyarakatpun berbondog-bondong untuk segera mengajukannya.

Selain kemudahan dalam mengurusnya, para perangkat desa juga ikut terlibat aktif untuk mendorong masyarakat supaya mengurus sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat kususnya kepemimpinan Jokowi  memasang target penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun pada APBN 2018. Angka ini naik sekitar 10% dari target di tahun 2017 sebesar Rp 1.283 triliun. Sehingga segala sektor pajak diburu untuk dapat meningkatkan pendapatan Negara.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam berita Detik mengungkapkan “pertumbuhan target penerimaan sekitar 10% tahun depan cukup menantang. Tapi dia meyakini target tersebut bisa dijangkau dengan beberapa strategi yang telah ditetapkan pemerintah tahun depan. Salah satunya adalah reformasi perpajakan yang dilakukan lewat perbaikan perangkat sistem informasi dan teknologi atau IT (information and technology).” Tentunya dengan kemajuan IT semua bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah, tidak seperti dahulu yang ribet dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pemerintah sedang gencar dalam melakukan penjaringan (Pajak Bumi dan Bangunan) PBB sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dari data Kompas dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya disertifikasi, namun baru 46 juta bidang tanah yang tersertifikat.

Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan 5 juta bidang tanah tersertifikasi. Adapun tahun 2018 mendatang, pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Sementara pada 2019, pemerintah menargetkan 9 juta bidang tanah yang akan disertifikasi.

Dengan adanya percepatan pembuatan sertifikat tanah, pemeritahan Jokowi dapat menunjang target APBN, serta dapat meminimalisir sengketa persilisihan tanah.